Warga Bekasi Tolak Aksi Monas Buruh

ilustrasi

RSB.NEWS.com—Rencana aksi mogok nasional kalangan buruh di Kabupaten Bekasi nampaknya akan mendapat penolakan dari warga masyarakat. Mereka kini melakukan konsolidasi untuk maksud tersebut, termasuk koordinasi dengan jajaran aparat keamanan dan pemerintah daerah. Hal serupa juga akan dilakukan oleh HRD tiap perusahaan.  

Ratusan  warga Kabupaten Bekasi, khususnya yang berdomisili di sekitar kawasan-kawasan industri Bekasi, puluhan  unsur LSM dan Kepala Desa mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Bekasi pada Senin 23 November 2015.

Mereka manandaskan agar Bupati beserta unsur terkait bersikap tegas untuk menolak aksi Mogok Nasional yang rencananya dilakukan oleh Buruh pada tanggal 24 – 27 November 2015.

“Kami sudah bosan, ketentraman dan kelancaran hisup kami  dibuat kacau setiap tahun oleh aksi-aksi demo buruh. Jika mereka besok turun demo, maka kami seluruh warga masyarakat juga akan turun demo. Biar mereka tahu bahwa ada nilai-nilai, norma dan  tata kehidupan yang musti dihargai. Mereka punya hak, kami juga punya hak. Mereka yang digerakan orang-orang Jakarta tak pernah berpikir bahwa sebagai pendatang di Bekasi juga punya kewajiban, yaitu bikin suasana tentram,” papar salah satu warga yang tak mau disebut namanya.

Sementara itu, Kepala Desa Cibuntu, Abdul Rohim mengatakan bahwa pihaknya meminta agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi memerintahkan kepada para HRD agar Perusahaan menindak tegas buruh yang melakukan Aksi Mogok Nasional.

“Kami meminta agar Disnaker memerintahkan para HRD untuk tegas kepada buruh. Kami akan mendukung ketegasan dari Pemda dan Polisi. Kita dahulu kan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Kami meminta menekankan agar buruh berasal dari warga Bekasi,” tuturnya.

Sekitar pukul 11.20 WIB, perwakilan massa yaitu Kepala Desa Mekar Wangi, H. Subur, Kepala Desa Cibuntu, Abdul Rohim, Kepala Desa Harjamekar, H. Asmar, Karang Taruna Desa Sukamahi, Rahmat Hidayat serta Pengusaha Limbah H. Noto diterima oleh Kadisnaker Kabupaten Bekasi, Effendi di Ruang Rapat  Asda  II.

Konsolidasi Manager HRD

Sementara itu, hal serupa juga dilakukan para manajer sumber daya manusia (SDM) di Kawasan Industri EJIP menghadiri Rapat Koordinasi jelang aksi pemogokan buruh yang rencananya akan berlangsung tanggal 24 hingga 27 November.

 Dalam kesempatan itu, Wakapolres Bekasi, AKBP Sonny Mulvianto mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dikenal istilah Mogok Nasional ataupun Mogok Daerah.

“Yang ada adalah mogok ditempat buruh bekerja. Itu pun harus melalui beberapa tahapan prosedur. Jadi untuk menyikapi hal ini diperlukan kerjasama semua unsur untuk menjaga keamanan kawasan industri,” papar Wakapolres.

Dalam rapat koodrinasi itu juga dibahasa ihwal dasar penolakan buruh terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.  

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menilai, aksi mogok nasional yang digelar selama empat hari akan menimbulkan kerugian. Pasalnya, pada aksi itu buruh akan melakukan pemberhentian proses produksi.

“Apabila rencana itu tetap dilaksanakan dan kami dirugikan, maka kami akan melakukan tuntutan baik pidana maupun perdata karena ini sudah mengganggu aktivitas kegiatan perusahaan,” tegas Haryadi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (KepguB-) Nomor 561/Kep. 1322-Bangsos/OBJ-2015 tertanggal 20 November 2015.

Berikut data lengkap besaran UMK 2016 di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat per 20 November 2015: 
1. Kota Banjar - Rp. 1.327.965 
2. Kabupaten Cianjur - Rp. 1.837.520 
3. Kabupaten Cirebon - Rp. 1.592.220 
4. Kota Cirebon - Rp. 1.608.945 
5. Kota Sukabumi - Rp. 1.834.175 
6. Kota Tasikmalaya - Rp.1.641.280 
7. Kabupaten Bekasi - Rp. 3.261.375 
8. Kabupaten Kuningan - Rp 1.364.760 
9. Kabupaten Garut - Rp. 1.421.625 
10. Kabupaten Majalengka - Rp. 1.409.360 
11. Kota Bandung - Rp. 2.626.940 
12. Kabupaten Bogor - Rp. 2.960.325 
13. Kabupaten Tasikmalaya - Rp. 1.632.360 
14. Kabupaten Ciamis - Rp. 1.363.319 
15. Kabupaten Pangandaran - Rp. 1.324.620 
16. Kabupaten Indramayu - Rp. 1.665.810 
17. Kabupaten Bandung - Rp. 2.275.715 
18. Kabupaten Bandung Barat - Rp. 2.280.175 
19. Kabupaten Sumedang - Rp. 2.275.715 
20. Kota Cimahi - Rp. 2.275.715 
21. Kota Depok - Rp. 3.046.180 
22. Kota Bogor - Rp. 3.022.765 
23. Kabupaten Sukabumi - Rp 2.195.435 
24. Kota Bekasi - Rp. 3.327.160 
25. Kabupaten Karawang - Rp. 3.330.505 
26. Kabupaten Purwakarta - Rp. 2.927.990 
27. Kabupaten Subang - Rp. 2.149.720.

(*/IT)