Refleksi Ekonomi Tahun 2018, Akan ada Peluang dan Semangat Baru di Tahun 2019

Jakarta (855.news.com)--Pada saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017,Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan asumsi dasar ekonomi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Mulai dari target pertumbuhan ekonomi ‎5,4 persen sampai nilai tukar rupiah dipatok Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Dijelaskan Presiden,  penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN berpedoman pada tiga kebijakan utama‎.‎ Pertama, mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan."

Asumsi makro ekonomi Indonesia di 2018, antara lain:

1.Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.

Pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.

Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan.

2.Inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5 persen, didukung oleh perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilisasi harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah.

Walaupun demikian, dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan, karena cuaca merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil tentunya akan terus ditempuh dan ditingkatkan untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri.

3.Nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

4,Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada 2018 diperkirakan sekitar 5,3 persen. Antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

5.Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$ 48 per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak pada 2018.

6.Volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun depan," kata Jokowi waktu itu.

Ujian pelemahan Rupiah

Namun, dalam perjalannya, Nota Keuangan dan RAPBN 2018 sedikit diuji oleh pelemahan Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Bahkan, cukup banyak bank yang  menjual mata uang tersebut di level Rp 15.000 per dollar AS.

Kondisi itu kemudian menimbulkan rumor, anggapan dan spekulasi  bahwa fundamental ekonomi dalam negeri saat itu lebih buruk dari 1998. Apa benar?

Jawabnya tidak benar, karena depresiasi rupiah yang terjadi saat ini berbeda dengan depresiasi rupiah ketika 1998 silam. Pelemahan rupiah tahun 2018 dibandingkan 1998 yang anjloknya 80 persen dari Rp 2.500, tentu saja sangat berbeda. Apalagi pada tahun 1998, pelemahan rupiah  tidak dibarengi kenaikan gaji sehingga daya beli masyarakat menurun dan harga-harga melonjak tinggi.

Pada Tahun 2018,  meski ada pelemahan sepanjang lebih dari satu semester, tapi diiringi dengan kenaikan gaji dan harga-harga yang cukup terjaga.

Hal lainnya, kondisi fundamental perekonomian Indonesia Tahun 2018 sangat berbeda dengan fundamental perekonomian Indonesia Tahun 1998. Pada periode tersebut, krisis di Indonesia diawali oleh krisis mata uang Thailand bath dan ditambah buruk dengan pengelolaan utang luar negeri swasta yang tidak hati-hati lantaran sebagian utang tersebut tidak mendapatkan lindung nilai. Selain itu, penggunaan utang jangka pendek untuk pembiayaan usaha jangka panjang dan penggunaan utang luar negeri untuk pembiayaan usaha domestik juga turut memperparah kondisi fundamental ekonomi dalam negeri terpuruk.

Krisis utang swasta pada Tahun 1998,  kemudian mendorong tekanan pada rupiah di mana tingkat depresiasinya mencapai sekitar 600 persen dalam kurun waktu kurang dari setahun, dari Rp 2.350 per dollar AS menjadi Rp 16.000 per dollar AS. Jadi jelas, kondisi 1998 sangat berbeda dengan 2018.

Di era kepemimpinan Jokowi, pengelolaan utang luar negeri swasta cenderung lebih berhati-hati. Bank Indonesia (BI) juga sudah mewajibkan transaksi lindung nilai bagi korporasi dalam rangka mengelola risiko nilai tukar.

Pengelolaan yang lebih baik dari utang luar negeri swasta terlihat dari pertumbuhan utang jangka pendek yang cenderung rendah. Dalam jangka pendek, BI juga tetap mengelola stabilitas nilai tukar rupiah dengan melakukan dual intervention di pasar valas dan pasar obligasi.

Memang, dari data Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan CEIC, rupiah terdepresiasi sangat dalam pada periode September 1997 ke September 1998. Pada September 1997, rupiah berada di level Rp 3.030 per dollar AS dan terdepresiasi hingga 254 persen pada September 1998 menjadi Rp 10.725 per dollar AS. Sementara pada September 2017, rupiah ada pada level Rp 13.345 per dollar AS dan melemah hanya 11 persen per tanggal 3 September 2018 menjadi Rp 14.815 per dollar AS.

Jadi kalau  disebut  pelemahannya seperti 1998, rupiah seharusnya mencapai Rp 47.241 per dollar AS pada September 2018.

Hal lainnya yang kemudian membedakan kondisi rupiah 1998 versus rupiah 2018 adalah dari sisi cadangan devisa. Cadangan devisa 1998 tercatat 23,61 miliar dollar AS, sedangkan pada 2018 mencapai 118,3 miliar dollar AS.

Berikutnya adalah peringkat surat utang pemerintah 20 tahun silam adalah junk yang artinya di bawah layak investasi dan kualitasnya jelek. Sementara pada 2018, peringkat surat utang pemerintah adalah BBB dengan outlook stabil atau layak investasi (investment grade). Di sisi lain, dari sisi net capital inflow secara kuartalan, kondisi pada kuartal II 2018 jauh lebih baik yakni berada pada angka 4,015 miliar dollar AS. Kondisi itu jauh lebih baik dibandingkan net capital inflow pada kuartal II 1998 adalah minus 2,470 miliar dollar AS.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada kuartal II tahun 2018 cenderung lebih baik ketimbang kuartal II 1998. Saat pada 1998 pertumbuhan ekonomi minus 13,34 persen dibandingkan kuartal II 1997 atau secara year on year (yoy). Sementara pada kuartal II 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,27 persen yoy. Tak hanya itu, faktor lainnya yang membuat berbeda kondisi rupiah 1998 dan 2018 adalah inflasi. Dua dekade lalu, inflasi pada Agustus 1998 menyentuh 78,2 persen yoy, sedangkan inflasi Agustus 2018 hanya 3,2 persen yoy. Kemudian angka kemiskinan juga menjadi faktor pembeda kondisi ekonomi pada 1998 dan 2018. Setidaknya ada 24,2 persen atau sekitar 49,5 juta orang penduduk miskin pada 1998, sedangkan pada 2018 angka kemiskinan hanya 9,82 persen atau 25,9 juta orang.

Ekonomi 2018 untuk 2019

Kesimpulannya, perekonomian Indonesia di Tahun 2018 masih cukup baik. Itu ditandai dengan melimpahnya tenaga kerja dan sarana infrastruktur yang meningkat cukup baik.

Hal ituditunjang juga sikap konsekuen dari otoritas keuangan yang menjaga stabilitas dan mendukung laju perkembangan ekonomi yang sedang berjalan. Terkait  kasus rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) masih aman terjaga sepanjang Tahun 2018, apalagi Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selalu mengawasi pergerakannya.

Sedangkan pada sisi pemenuhan kebutuhan lapangan kerja, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan. Hal tersebut sebagai cara membiayai keberlanjutan pembenahan dalam sektor tenaga kerja, pasar keuangan dan produksi.

Sistem ekonomi Indonesia akan selalu meningkat, tergantung dari bagaimana pemerintah mengakumulasikan berbagai indikator. Seperti mendorong investasi swasta, upaya pembangunan infrastruktur melihat situasi terhadap naiknya harga minyak mentah dunia akan meningkatkan pemasukan negara pada sektor minyak dan gas bumi. Sebab, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% akan memberikan tambahan anggaran Rp 6,7 triliun dalam APBN.

Hal lainnya, jika sebelumnya Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak mengambil keuntungan pada permintaan produk manufaktur. Dimana ekspor Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas seperti batu bara sebesar 49%, minyak sawit mentah 44%, dan migas 21%, dan ekspor produk manufaktur hanya tumbuh 2,5%.

Maka, sejak era Jokowi, Pemerintah melakukan upaya dalam mengurangi ketergantungan produk komoditas dengan menerbitkan 16 paket reformasi kebijakan, sehingga  akhirnya Indonesia mendapatkan peringkat 72 dalam Ease of Doing Business oleh World Bank.

Indonesia juga mulai mendorong laju iklim investasi dan konsumsi masyarakat sehingga memperbaiki sistem ekonomi nasional. Melihat nilai tukar rupiah menjelang tutup Tahun 2018  ini juga sudah masuk dalam angka yang stabil.

Sebab itu, tidaklah berlebihan jika kemudian  Indonesia sudah berhasil memegang kendali atas market share manufaktur terbesar di dunia. Berada pada posisi 4 dari negara China, Korea dan India pada market share manufaktur.

Faktor lain yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan di Indonesia adalah karena antar negara-negara Asia menerapkan  global value change. Masing-masing negara memproduksi barang yang kemudian saling bertukar satu sama lain.

Untuk mewujudkan sistem ekonomi Indonesia agar dapat berekspansi ke negara trading partners, pemerintah menekankan peran aktif dari para pihak swasta. Terutama perbankan dalam mendukung permodalan bagi sektor manufaktur di Indonesia.

Artinya, bagi para pelaku usaha akan adanya peluang dan semangat baru saat memasuki Tahun 2019 karena perbaikan indikator makroekonomi.(imam trikarsohadi/berbagai sumber).