Refleksi Akhir Tahun 2018; Ihwal Politik Identitas

Jakarta (855.news.com) -- Politik identitas dalam bentuk sentimen keagamaan dan kepribumian masih laris dalam pasar politik di Indonesia, khususnya dalam ajang electoral. Setidaknya, kehadiran ratusan ribu orang dalam Reuni 212 menunjukkan hal itu.

Sejumlah pengamat pun  berpendapat bahwa politik identitas memang sedang marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan kemunculan aksi-aksi gerakan konservatif.

Setidaknya, pemilihan umum gubernur Jakarta pada 2017 sebagai bentuk nyata praktik politik identitas dalam arena politik di Indonesia kontemporer. Gerakan 212 yang akhirnya mampu menentukan hasil pemilu itu menunjukkan bahwa elit politik lihai memainkan politik identitas dengan melihat kondisi ekonomi dan perubahan kelas menengah dalam memandang Islam.

Semakin meningkatnya gerakan konservatif dalam Islam dan politik identitas di Indonesia, sedikit banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar negeri, salah satunya di Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden pada 2016.

Gerakan 212, misalnya, merupakan gerakan yang terinspirasi oleh kelihaian Donald Trump dalam memainkan politik identitas. Trump dapat memenangkan politik di AS karena politik identitas.

Konflik yang terjadi di Timur Tengah juga turut mempengaruhi   proses politik di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebab, sebagian masyarakat Indonesia saat ini tengah memandang negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, sebagai model penerapan Islam dengan sempurna karena banyak orang Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai inferiority complex.

Jadi, dalam gerakan reuni 212 tak dapat ditampik bahwa ada persepsi yang dibangun seperti; menebar persepsi bahwa pemerintah telah tidak adil terhadap umat Islam di Indonesia dan melayani kepentingan pihak-pihak yang dianggap "musuh Islam".

Sebab itu muncul slogan-slogan yang diantaranya; pemerintah anti-Islam, kriminalisasi ulama, memberikan kesempatan pada musuh Islam: asing dan aseng,” dan sebagainya.

Salah satu strategi yang digunakan dengan menggaet para pemimpin agama, termasuk para habib, untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Adanya gerakan semacam ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama kedepan, terutama para elit politik, bahwa ada akar persoalan yang harus dicarikan solusi tanpa harus saling memamerkan “jari telunjuk”. Sebab hal ini merupakan tanggung jawab kolektif bagi masyarakat Indonesia untuk saling mencerahkan agar bangsa ini tidak runyam lantaran kepentingan politik praktis.

Meski misalnya secara pemetaan,politik identitas ini tidak akan begitu efektif diterapkan dalam pemilu 2019 mendatang,  karena sejumlah faktornya telah terbelah, sebut contohnya  Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin yang kini telah menjadi kandidat wakil presiden berpasangan dengan petahana Presiden Joko Widodo. Ma'ruf Amin sebelumnya adalah tokoh kunci Aksi 212 pada Desember 2016 lalu. Juga Kapitra Ampera yang dulunya pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan kini beralih menjadi calon legislatif dari PDIP, partai penyokong utama Jokowi.

Pun tak banyak anggota dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang terlibat dalam reuni 212.

Yang penting juga dicatat, bahwa dalam sejarah Indonesia, praktik politik identitas tak pernah berhasil. Kegagalan ini disebabkan oleh praktik Islam progresif dan Islam Nusantara oleh para pengikut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, selain juga karena kohesi sosial masyarakat Indonesia yang sangat kuat.

Namun, tidak boleh juga diabaikan pada realitas bahwa konservatisme di masyarakat muslim Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Untuk itu, sudah saatnya masyarakat Indonesia yang mendukung demokrasi dalam konteks kebhinekaan untuk lebih aktif lagi agar situasi menjadi lebih baik.

Hal ihwal terkait Pancasila, dengan kesatuan dari Republik, dengan Bhinneka Tunggal Ika, harus menjadi gerakan bersama-sama secara lebih masif lagi, dan jangan tidak jadi klaim sepihak.(im/berbagai sumber).